TANGERANG – Kecamatan Rajeg sukses menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Tahun Anggaran 2027 yang menghasilkan beberapa usulan prioritas pembangunan, Selasa 20/01/2026 di GSG Kecamatan Rajeg.
Acara ini dibawakan oleh Camat Rajeg Oman Apriaman, sejumlah anggota DPRD Provinsi Banten dan DPRD Kabupaten Tangerang, Kapolsek dan Danramil Rajeg, serta perwakilan OPD Pemerintah Kabupaten Tangerang. Para kepala desa dan Lurah Sukatani, tokoh masyarakat, organisasi masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya juga ikut berpartisipasi.
Dalam sambutannya, Camat Rajeg menyampaikan rasa syukur atas suksesnya Musrenbang ini, yang menghasilkan beberapa usulan prioritas pembangunan berdasarkan kebutuhan masyarakat. Dengan tema “Optimalisasi sektor industri perdagangan dan ketahanan pangan berbasis berkelanjutan”.
Musrenbang 2026 diharapkan menjadi pijakan penting bagi pembangunan holistik dan berkelanjutan di Kecamatan Rajeg.
“Musrenbang bukan sekedar forum diskusi, tetapi wadah strategi untuk merumuskan prioritas pembangunan yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Fokus kami adalah pendidikan, kesehatan, penguatan ekonomi lokal, pembangunan infrastruktur, UMKM hingga pelestarian lingkungan,” ujar Oman Pariaman.
Salah satu isu strategi yang dibahas adalah rencana pengembangan. “Ada beberapa usulan yang dibagi-bagi terdiri dari F1 Kecamatan, F2 Kabupaten, dan F3 Provinsi. Semua ini akan direalisasikan dalam anggaran 2027.” menambahkan.
Oman juga menekankan pentingnya transformasi yang tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga mentalitas masyarakat dan UMKM karna di kecamatan Rajeg sendiri sebanyak 230 kelompok.
Melalui Musrenbang ini, kami berharap lahir solusi yang tepat sasaran dan berdampak langsung bagi wilayah Rajeg,” ujarnya.
Partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci utama dalam Musrenbang ini. Sesi-sesi diskusi kelompok menghadirkan aspirasi dari berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah hingga perwakilan desa, yang nantinya akan dipertimbangkan dalam penyusunan rencana pembangunan tingkat kabupaten.
